Kepala Staf
TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, dirinya akan
terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pendampingan dalam proses pengadaan
alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
"Semua
harus terukur sesuai dengan aturan. Oleh karenanya, saya akan melakukan
pendampingan, mulai proses perencanaan, proses pengadaan hingga proses
penerimaan barang. Sehingga, harapan kita alutsista itu sesuai dengan
permintaan dari satuan bawah," kata KSAU seusai membuka Rapat Pimpinan TNI
AU 2017 di Markas Besar TNI-AU Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari
2017.
Pendampingan
yang dilakukannya agar proses pengadaan alutsista sesuai dengan aturan yang ada
dan tidak terjadi penyelewengan.
Ia
menegaskan pihaknya tidak pandang bulu terhadap prajurit yang melakukan
pelanggaran. Penegakan hukum harus dilakukan. Oleh karena itu, harus melakukan
deteksi dini dan cegah dini. Menurut dia,
TNI AU harus melakukan perencanaan yang transparan hingga dengan pengadaan
barang alutsista untuk mengantisipasi tindakan korupsi.
"Kasus
korupsi harus segera ditindaklanjuti dan segera diambil tindakan. Kita malu
kepada rakyat kenapa kita lakukan itu, kita juga malu kepada sumpah
prajurit," tuturnya.
Dalam Rapim
TNI AU, mantan Irjen Kemhan ini mengatakan, ada empat kebijakan yang perlu
ditindaklanjuti, antara lain, konsep gelar kekuatan TNI AU dengan mempertimbangkan fleksibellitas pelaksanaan operasi, dapat memberikan efek
tangkal sebagai pencegah dan keleluasaan dalam melakukan fungsi penindakan
terhadap setiap ancaman.
Selain itu,
penataan keuataan yang dimiliki tidak terpusat di satu wilayah jawasentris,
sehingga tidak menyebabkan kekosongan di wilayah Indonesia lainnya. Kedua,
tegakkan hukum di lingkungan TNI AU; ketiga, meningkatkan kualitas SDM; dan
keselamatan terbang dan kerja.
Acara Rapim
TNI AU yang bertema "TNI AU yang berjiwa Kesatria, Militan dan Loyal, Siap
Melaksanakan Tugas Pokok juga dihadiri Wakil KSAU Marsdya TNI Hadiyan
Sumintaadmadja dan pejabat TNI AU.
0 comments:
Post a Comment