TNI AL
menandatangani kontrak senilai Rp2,2 triliun untuk pengadaan barang dan jasa di
2017. Dari angka tersebut, Rp1,6 triliun di antaranya digunakan untuk pengadaan
alutsista.
Kepala Staf
Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi menegaskan, dalam pengadaan
alutsista terdapat beberapa program untuk prajurit matra laut. Program tersebut
ada yang dibahas dengan Kementerian Pertahanan dan ada pula yang dibahas di
internal AL.
“Pengadaan
barang dan jasa, pengadaan alutsista, ada beberapa program. Pertama, alutsista
yang anggaran keluar dari Kemenhan untuk kredit ekspor ada di AL itu yang kita
lakukan langsung kontraknya,” jelas Ade di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur,
Rabu (11/1/2017).
Namun, dana
tersebut hanya cukup untuk pengadaan kapal kecil, seperti kapal patroli atau
kapal Angkatan Laut (KAL). Selain itu, dana ini juga untuk kelengkapan para
prajurit.
“Pengadaan
kapal-kapal kecil bisa kapal patroli, KAL, kemudian pengadaan alat kelengkapan
prajurit. Itu dilaksanakan langsung oleh AL. Total nanti mungkin di Dispenal,”
imbuh Ade.
Sementara
untuk pengawasan program, Ade menyebut pengadaan barang dan jasa TNI AL tidak
bisa sembarangan.
“Kita punya
kontrak bahwa setiap program yang kita rencanakan, update sudah jalan. Kedua,
Asrena mencocokkan pengajuan program kegiatan dengan Renstra. Ini harus muncul,
jangan sampai nanti ada kegiatan di Renstra tidak ada. Karena di AL sama dengan
institusi lain, program harus berlanjut bukan program baru lagi, baru lagi.
Jadi, melanjutkan program sebelumnya,” sambung dia.
Pengawasan
tersebut, lanjut Ade, dimulai sejak kontrak, termasuk juga saat pelaksanaan. Di
situ ada tim pengawas dan penerimaan pekerjaan. “Saya juga berencana melakukan
inspeksi random untuk melihat pengadaan tahun lalu. Tiap satuan kerja, apakah
barang sudah terdistribusi. Ini juga jadi penilaian terhadap mitra. Jangan
sampai asal-asalan,” tandasnya.
0 comments:
Post a Comment