Rencana
pembelian satelit untuk keperluan militer masih terus berlangsung ujar Menteri
Pertahana (Menhan), Ryamizard Ryacudu. Pembahasan masih terus dilakukan antara
pihak Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan pihak Kementerian Keuangan
(Kemenkeu), terkait pembelian itu.
“Hari ini,
Sekretaris Jendral kita lagi ke Kemenkeu, untuk mengurus itu. Tidak ada
masalah, tinggal uangnya,” ujar Ryamizard Ryacudu kepada wartawan, di Pusdiklat
Bela Negara, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/2/2017).
Ia akui
harga pembelian sekaligus peluncuran satelit tersebut memang tidak murah, yakni
mmencapai Rp 8 - 10 triliun rupiah. Namun angka tersebut masih jauh lebih murah
ketimbang pemerintah harus menyewa satelit sejenis, yang biayanya mencapai Rp 1
triliun pertahun.
Purnawirawan
Jendral TNI bintang empat itu menuturkan umur satelit di angkasa untuk
kepentingan militer bisa mencapai sekitar 17 tahun. Jika pemerintah Indonesia
harus menyewa satelit seharga Rp 1 triliun selama 17 tahun, maka harga sewa
dapat dikatakan jauh lebih mahal.
“Kalau kita
tidak menyewa, kita punya sendiri, kita hanya mengeluarkan (sekitar) delapan
triliun (rupiah),” ujarnya.
Selain itu
bila satelit tersebut dikelola sendiri oleh pemerintah, maka tingkat
kerahasiaan informasi yang dipancarkan satelit tersebut masih lebih terjamin,
ketimbang satelit tersebut harus dioperasikan pihak lain.
“Kalau itu
kita sendiri (yang mengelola), pasti terjamin, artinya kedaulatan kita
terjamin,” ujarnya.
Untuk
merealisasikan satelit tersebut, pihak Kemenhan sudah melakukan perundingan
dengan Airbus, perusahaan aviasi yang berbasis di Perancis. Ryamizard Ryacudu
mengatakan jika pembelian tersebut terealisasi, dipastikan industri dalam negeri
diajak untuk ikut membangun satelit tersebut.
0 comments:
Post a Comment