KKIP Minta Konsistensi dan Komitmen untuk Perkuat Industri Pertahanan Dalam Negeri

Demi memperkuat industri pertahanan dalam negeri, KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) meminta konsistensi dari pengguna industri pertahanan (end user), dalam hal ini TNI dan Polri. Di samping itu, dituntut pula komitmen dari pemerintah dalam pengelolaan anggaran terkait kebutuhan pengguna.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KKIP Marsdya TNI (Purn) Eris Heryanto usai Focus Group Discussion “Penguatan Industri Pertahanan; Fakta dan Realita (Fokus Industri Kedirgantaraan)” di Jakarta, Selasa (14/3).

“KKIP selalu melihat bahwa end user itu sebagai pedoman. Oleh karena itu, pedoman yang dibuat oleh end user sebaiknya di-remain jika ada perubahan-perubahan, yang tadi saya sebutkan tentang konsistensi Itu. Kenapa harus konsisten? Supaya ini jadi pedoman bagi pihak-pihak lain. Apakah itu industri pertahanan ataukah pemerintah,” papar Eris.

Menurut Eris, pemerintah tentunya seperti biasa dalam pengelolaan anggaran diharapkan punya komitmen terhadap kebutuhan. Sementara itu, industri pertahanan akan melihat apakah kalau akan mengembangkan kebutuhan TNI dan Polri seperti itu, bisa atau tidak.

“Ini sebetulnya yang kita harapkan dengan kata-kata komitmen dan konsisten itu,” ucap Eris.

Untuk mengikat konsistensi dan komitmen itu, KKIP akan membukukan Rencana Induk Kebutuhan Pemenuhan Alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan). 

“Belum diterbitkan. Kita minta masukan dari TNI dan Polri, kebutuhannya apa? Tadi saya sampaikan, kebutuhannya ada 1.200 item. Itu dua tahun lalu kita minta, tapi sekarang begitu kita komunikasikan, TNI ingin mengubah itu,” tutur Eris.

KKIP sebenarnya menghargai perubahan-perubahan itu. “Bukan tidak boleh ada perubahan, tapi jangan banyak berubah karena ini akan diputuskan Presiden sebagai patokan,” ungkap Eris, seraya menekankan bahwa KKIP tak akan mengurangi kebutuhan pengguna. “Navigasi kita (KKIP) adalah kebutuhan pengguna,” jelasnya.

Categories: Info Militer