Presiden
Joko Widodo (Jokowi) bertekad mengubah wajah kawasan perbatasan. Selain
memperbaiki akses jalan ke perbatasan, Jokowi juga melakukan perbaikan kawasan
terluar dengan membangun ulang 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang
bersebelahan langsung dengan negara tetangga.
Ketujuh PLBN
ini tiga di antaranya di Kalimantan, yakni PLBN Entikong di Sanggau, PLBN Aruk
di Sambas, dan PLBN Nanga Badau di Kapuas Hulu. Tiga di NusaTenggara Timur
(NTT), yakni PLBN Motamassin di Malaka, PLBN Motaain di Belu, dan PLBN Wini di
Timor Tengah Utara. Dan satu lainnya terletak di Papua, yakni PLBN Skouw di
Jayapura.
Denah PLBN Entikong
Dengan biaya
sebesar Rp 973 miliar, ketujuh PLBN ini mulai dilakukan pemugaran oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal
Cipta Karya pada Desember 2015 dan ditargetkan selesai dalam setahun.
Pembangunannya pun terbilang cepat lantaran koordinasi dengan pemerintah daerah
dan masyarakat setempat, pembebasan lahan tak menemui kendala. Dan tepat
pada minggu-minggu akhir Desember ini, Jokowi meresmikan dua PLBN yang telah
rampung pengerjaan fisik dan operasionalnya. Kedua PLBN tersebut adalah PLBN
Entikong di Kalimantan dan PLBN Motaain di NTT.
PLBN Motaain NTT
Kedua PLBN
ini masing-masing diresmikan pada tanggal 21 Desember dan 28 Desember 2016,
langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam pembangunan tahap I ini, bangunan utama
PLBN yang baru, fasilitas imigrasi dan bea cukai, gedung pemeriksaan kendaraan,
hingga power house telah rampung dikerjakan.
Menteri
PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, kelima PLBN lainnya juga telah rampung
bangunannya secara fisik, namun belum dapat dioperasikan karena ada beberapa
dukungan teknis yang belum rampung.
"Seluruh
pekerjaan fisik kita sudah selesai.Tinggal koordinasi untuk operasionalisasi
PLBN ini yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(BNPP)," kata Basuki saat ditemui di PLBN Motamassin, Kabupaten Malaka,
NTT, Rabu (29/12/2016).
Ketujuh PLBN
ini pun akan kembali dilanjutkan pembangunannya ke tahap II, dan diharapkan
bisa rampung paling tidak hingga 2018 nanti. Diharapkan pembangunan ini akan
menjadi kawasan terpadu di daerah perbatasan, lengkap dengan mess pegawai,
wisma Indonesia, helipad, lapangan voli, pos polisi, convenience store, food
court, rest area, mushalla hingga pasar yang akan menciptakan sumber
pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.
"Sehingga
perputaran uang yang lebih banyak. Untuk pergerakan ekonomi yang lebih baik di
perbatasan," ujar Jokowi saat ditemui di acara peresmian PLBN Motaain
beberapa waktu lalu.
Seperti
diketahui, pengembangan kawasan PLBN merupakan pelaksanaan dari amanat Presiden
Jokowi untuk melakukan pembangunan dari pinggiran yang tertuang dalam Inpres
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) pos lintas batas
negara terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan.
Langkah ini
penting untuk dilakukan mengingat dengan kondisi yang ada sebelumnya, kegiatan
keimigrasian di kawasan perbatasan ini tak bisa dilakukan dengan maksimal. "Kementerian
PUPR diberi tugas khusus untuk PLBN. Ini juga spesial order, dengan Inpres
ditugaskan kepada PUPR, dan pengelolaannya oleh BNPP," kata Basuki.
Sebelumnya
gedung PLBN terdiri dari beberapa gedung terpisah, dengan ukuran yang kecil dan
tak semuanya bisa dimanfaatkan. Pemandangan ini Jauh berbeda dengan pemandangan
yang nampak di PLBN negara yang berbatasan langsung, yang tampak megah seperti
bangunan baru.
Selain
melakukan pembangunan PLBN, Kementerian PUPR juga melakukan pengembangan
infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan di Provinsi NTT. Program
Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) juga terus dilakukan sejak Desember
2015 hingga September 2017.
Pengembangan
Infrastruktur Permukiman di Motaain contohnya, berupa penyediaan air minum
melalui pembangunan sumur bor dengan kapasitas 5 liter per detik. Pengadaan
atau pemasangan pipa HDPE sepanjang 98.831 km bagi 1.494 Sambungan Rumah (SR).
Pembangunan reservoir kapasitas 100 m3 9 unit dan groundwater tank 500 m3 1
unit. Pengelolaan Air Limbah melalui Pembangunan septic tank komunal modul 5,
10 & 20 KK melayani 304 SR. Dan untuk
pengelolaan sampah dibangun landasan kontainer sebanyak 10 unit dan pengadaan
Truk Arm Roll 2 unit serta pelatihan pemilahan dan composting sampah.
Melengkapi hal di atas, dilakukan juga peningkatan jalan lingkungan dengan
total panjang 10,17 km.
Dengan
seluruh perbaikan yang dilakukan ini, diharapkan rasa minder yang selama ini menyelimuti
warga Indonesia di kawasan perbatasan bisa dihilangkan. Selain itu, diharapkan
pelayanan imigrasi di sisi Indonesia diharapkan lebih terpadu dan bisa
diandalkan, dan pengembangannya menjadi kawasan terpadu bisa memacu pertumbuhan
di daerah perbatasan.
0 comments:
Post a Comment