Kementerian
Luar Negeri Israel dilaporkan menghentikan semua hubungan kerja dengan 12
negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB yang mendukung resolusi anti-Israel.
Resolusi DK PBB itu memerintahkan Israel menghentikan seluruh pembangunan
permukiman di tanah Palestina yang diduduki.
Langkah
kementerian itu atas permintaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Israel memanggil 10 duta besar negara-negara pendukung
resolusi DK PBB. Pemerintah Israel menegur para diplomat itu karena negara
mereka memberikan dukungan suara untuk resolusi.
Menteri luar
negeri dan duta besar dari Inggris, Prancis, Rusia, China, Jepang, Ukraina,
Angola, Mesir, Uruguay, Spanyol, Senegal dan Selandia Baru tidak akan diterima
di Kementerian Luar Negeri Israel selama hubungan kerja dihentikan. Menurut
Times of Israel, Selasa (27/12/2016), para diplomat itu juga tidak akan
diperkenankan melakukan pertemuan dengan PM Netanyahu.
Amerika
Serikat (AS) yang abstain dan tidak memveto resolusi telah terlibat ketegangan
dengan sekutu utamanya itu. Netanyahu mengecam pemerintah Barack Obama yang dia
sebut “memalukan” dan ”curang” karena tidak membela Israel dengan hak vetonya.
Netanyahu
bahkan menuduh Obama bersekongkol dengan Palestina untuk memuluskan resolusi
tersebut di DK PBB. ”Menurut informasi kami, kami tidak ragu bahwa pemerintahan
Obama memulai itu (resolusi), berdiri di belakangnya, mengkoordinasikan
kata-kata dan menuntut itu diteruskan,” tuding Netanyahu.
Gedung Putih
membantah tuduhan Netanyahu. Menurut Gedung Putih, AS khawatir pembangunan
permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki mengancam solusi
dua-negara. Alasan
itulah yang jadi pertimbangan AS memilih abstain dalam voting resolusi DK PBB.
”AS telah mengirimkan pesan bahwa pemukiman harus berhenti, secara pribadi dan
publik, selama lima dekade,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power. Samantha
menegaskan bahwa AS masih berkomitmen untuk menjamin keamanan Israel dan
bekerja mewujudkan solusi dua negara, Israel dengan Palestina.
0 comments:
Post a Comment