Guna
meningkatkan pengamanan hasil sumber daya laut Indonesia dari praktek illegal
fishing, maka Satuan Tugas 115 dibawah koordinasi Bakorkamla RI, melakukan
kunjungan ke Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Rumpin, Bogor, Kamis,(26/01).
Kunjungan ini dilaksanakan guna jajaki pemanfaatan teknologi Lapan Surveillance
UAV (LSU) dan Lapan Surveillance Aircraft (LSA).
Satgas 115
yang merupakan besutan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ini
bertugas memberantas aksi illegal fishing pada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)
wilayah perairan Indonesia.
Selesai
mempresentasikan program Maritim Surveillance System (MSS) melalui pengembangan
dan implementasi Lapan Surveillance UAV (LSU) dan Lapan Surveillance Aircraft
(LSA), Kapustekbang LAPAN, Gunawan Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap
misi Satgas 115. Beliau juga berharap kompetensi Surveillance Aircraft Pustekbang
LAPAN dapat dilibatkan dalam misi-misi operasi Satgas 115 di lapangan.
Bak gayung
bersambut, Direktur Operasional Satgas 115, Laksamana Pertama Dri Suatmaji juga
sangat mengapresiasi teknologi Maritime Surveillance System yang dikembangkan
oleh Pustekbang LAPAN. Beliau berharap Pustekbang LAPAN dapat segera mendukung operasi Satgas 115 bersinergi
dengan semua Puskodal Stakeholder yang ada, seperti Puskodal Bakamla, Puskodal
TNI AL, Puskodal Ditjen Hubla Kemenhub, Puskodal Ditjen PSDKP KKP, dan Puskodal
TNI AU dalam operasi pengawasan terhadap illegal fishing dibawah koordinasi
Bakorkamla RI.
Melalui
sinergitas dan kerjasama dari semua stakeholder terkait, diharapkan dapat
menyatukan semua potensi kelembagaan yang ada, agar dapat mewujudkan langkah-langkah
yang cepat dan efisien dalam melakukan serangkaian operasi Satgas 115 dalam
penanganan illegal fishing.
Adapun
wilayah perairan Indonesia yang rawan illegal fishing meliputi perairan
Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Philipina, perairan laut Natuna,
perbatasan perairan Riau dengan Singapura dan perairan laut Arafuru yang
berbatasan dengan Australia.
Kedepannya
Puskodal Bakorkamla RI berharap dapat membangun Pusat Informasi Keamanan
Maritim Nasional (National Maritime Security Information Center) yang mampu
mendukung upaya menurunkan tingkat tindakan pelanggaran kedaulatan dan hukum di
perairan laut Indonesia.
0 comments:
Post a Comment