Barusan kita sudah menyaksikan unjuk kekuatan jet-jet tempur kita di Natuna. Bulan Oktober ini dan dua bulan ke depan kita masih akan terus menyaksikan latihan militer dua matra lainnya yaitu TNI AL dan TNI AD di pulau terdepan Laut China Selatan. Namun dalam pergerakan alutsista itu dan setiap ada raungan ataupun dentuman amunisi pastilah anggaran yang jumlahnya milyaran rupiah akan melayang bersama raungan dan dentuman itu.
Ini bukanlah perbuatan atau perilaku yang sia-sia belaka karena justru hal ini adalah yang di sebut sebagai adrenalin berbangsa dan bernegara. Bangsa dan negara manapun di dunia ini pasti akan melakukan uji adrenalin dan uji kemarahan karena di setiap dentuman yang menghabiskan uang milyaran itu ada suasana kebanggaan terhadap sebuah eksistensi bernegara. Militer itu adalah adrenalin negara, jadi raungan dan dentuman itu adalah keniscayaan yang mempertontonkan ketangguhan, kehebatan dan keperkasaan.
Bagaimana agar kehebatan dan ketangguhan itu bisa diperlihatkan dengan lebih spektakuler lagi, tentu dengan kucuran anggaran pertahanan yang lebih besar. Persoalan pertahanan, persoalan kewibawaan teritori tidak bisa dikaitkan dengan kondisi ekonomi dalam hubungan sebab akibat. Pertahanan teritori adalah harga diri dan harga mati yang harus terus diupayakan mendapatkan prioritas anggaran tuntutan jaman.
Meski kita sudah dan sedang dalam proses modernisasi militer, kebutuhan untuk mengawal dan mewibawakan teritori dari ancaman yang sudah di depan mata perlu kecepatan dan percepatan. Pemenuhan cepat terhadap tambahan 2 skuadron jet tempur dan belasan kapal perang striking force bukanlah keinginan tetapi kebutuhan. Sebagaimana beberapa tulisan kita terdahulu bahwa Kupang perlu penempatan minimal 4 jet tempur bersama Natuna dan Tarakan.
Ada kabar baik soal penambahan anggaran pertahanan. Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan bersama Komisi I DPR bersepakat mencarikan cara untuk penambahan anggaran pertahanan tahun 2017. Presiden Jokowi sudah berkomitmen bahwa anggaran pertahanan diupayakan sebesar 1,5 % dari PDB kita. Itu artinya anggaran pertahanan kita bisa mencapai 250 trilyun pertahun.
Tentu tahun depan tidak perlu mimpi terlalu jauh. Mencapai angka di kisaran 120-125 trilyun rupiah saja patut disyukuri karena itu berarti sudah ada peningkatan yang cukup menggembirakan. Yang lebih menggembirakan tentu adanya kesepakatan tiga saudara sebangsa itu (DPR, Menkeu,Menhan) untuk lebih memprioritaskan penyediaan anggaran pertahanan republik sebagai tulang punggung eksistensi ber NKRI.
Menkeu hari-hari belakangan ini terlihat lebih sumringah terutama adanya pencapaian yang menggembirakan soal Tax Amnesty. Ruang fiskal mulai terasa sejuk bersama tobatnya anak bangsa untuk memarkir dananya di tanah air sendiri. IHSG dan rupiah menunjukkan trend menggembirakan dan situasi ini akan sangat membantu membangun persepsi APBN tahun depan.
Tahun depan diprediksi akan ada penambahan alutsista baru seperti jet tempur, kapal perang, kapal selam, radar, tank, artileri, peluru kendali jarak sedang, UAV, tank amfibi. Disamping itu ada program instalasi radar dan rudal jet T50i Golden Eagle, pembangunan pangkalan militer besar di Natuna, alokasi penempatan 1 flight jet tempur di Kupang, Natuna, Tarakan. Semua program itu bersama dengan latihan gabungan TNI memerlukan anggaran besar.
Kita optimis dengan program MEF (Minimum Essential Force)yang sedang memasuki tahap II ini. Ada konsistensi meneruskan program MEF dari pemerintahan sebelumnya disamping karena memang banyak kewajiban pembayaran alutsista pesanan rezim sebelumnya yang harus dilunasi pemerintahan eksiting. Pesanan alutsista baru untuk pemerintahan sekarang baru akan terlihat tahun 2017 dan seterusnya bersamaan berkurangnya pembayaran multy-years pengadaan alutsista sebelumnya.
Pembangunan kekuatan militer dengan situasi dan kondisi lingkungan yang mudah demam merupakan kewajiban mutlak. Apalagi jika melihat sejarah ambisi klaim dan haus teritori negara pemilik nine dash line yang keras kepala dan susah diajak senyum. Kita perkuat militer kita untuk memastikan rasa aman rakyat kita di perbatasan. Kita perkuat alutsista kita untuk memastikan teritori kita tidak dilecehkan negara lain.
Jaminan perkuatan itu ada di anggarannya. Jadi kita menyambut gembira adanya kekompakan eksekutif dan legislatif untuk menyediakan anggaran pertahanan yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Tetapi harus juga diingat kalimat terang benderang Presiden Jokowi baru-baru ini untuk perkuatan alutsista : beli sesuai kebutuhan bukan keinginan. Untuk yang terakhir ini, ujiannya ada di jajaran Kementerian Pertahanan bersama para Jenderal TNI. Kita lihat saja dan semoga amanah, istiqomah dan fathonah.
